Belasan perwakilan guru sertifikasi se-Kota Pekanbaru datangi gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (28/2/2019)

Tunjangan Profesi Dihapus, Guru Ancam Demo Walikota Pekanbaru 

Kamis, 28 Februari 2019 - 16:15:08 WIB

Tirainews.com - Belasan perwakilan guru sertifikasi se-Kota Pekanbaru datangi gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (28/2/2019). Kedatangan mereka meminta solusi DPRD terkait peraturan walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2019, yang menyebabkan tunjangan profesi ribuan guru sertifikasi dihapuskan. 

"Masalahnya di awal tahun ini ada Perwako Nomor 9 Tahun 2019. Di pasal 9 Ayat 8 itu biasanya guru (sertifikasi) di Pekanbaru dapat tambahan penghasilan dari Pemko Pekanbaru. Tapi tahun 2019 ini nampaknya itu tidak diakomodir lagi," kata Koordinator Guru Zulfikar Rahman kepada Wartawan.

Jadi, kata dia, para guru sertifikasi mengharapkan Pemko Pekanbaru untuk merevisi perwako yang telah dibuat, agar guru di  Pekanbaru yang bersertifikasi mendapatkan tambahan penghasilan seperti tahun lalu. 

"Untuk yang bersertifikasi di Perwako lama itu (2018) Rp1 juta. Sekarang tidak diakomodir lagi. Non sertfikasi Rp1.700.000 (2018). Tahun ini (2019) non sertiffikasi dapat Rp3.136.572," jelasnya. 

Loading...

Bahkan, para guru sertifikasi ini akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor walikota Jalan Sudirman, jika tidak ada solusi dari DPRD. Ia menyebut, akan ada seribuan guru datang untuk menuntut revisi Perwako yang dianggap tidak berpihak kepada guru sertifikasi. 

"Rencana hari Senin kami akan berkumpul, tentunya menyampaikan aspirasi di kantor walikota. Kalau ada hasil kami akan membubarkan diri. Kalau tidak ada hasil kami akan ke rumah rakyat (DPRD). Itu lebih kurang 1000 guru. Saat ini sudah terdata 800 guru yang ingin ikut. Belum lagi dari grup WA yang ada semuanya sudah kompak ikut," paparnya. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafis usai menemui para guru berharap, persoalan ini menjadi perhatian Pemko Pekanbaru agar tidak merugikan semua pihak. Sebab, jika tidak diakomodir para guru ini akan melakukan aksi di hari Senin mendatang. 

"Kalau nanti guru-guru kita semua mogok belajar, bagaimana anak didik kita. Tentu ini menjadi bumerang bagi Kota Pekanbaru yang dianggap tidak dapat mensejahterakan para guru. Kita dari DRPD berharap Perwako ini dapat direvisi," jelasnya. 

Lanjutnya, jika bisa, tunjangan-tunjangan pejabat yang tinggi turunkan sedikit, masukkan ke guru-guru tersebut. "Kalau memang berbicara duit kurang," kata dia. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Muzailis saat dikonfirmasi mengatakan, tunjangan tersebut memang tidak bisa dibayarkan. Sebab, kata dia, dalam aturan, Pemko tidak boleh membayar dua tunjangan sekaligus. 

"Takut pemko kalau doble itu nanti menyalahi. Sertifikasi itu kan dari negara juga, tunjangan kinerja itu kan dari negara juga.  Kalau ini diberikan keduanya itu menyalahi menurut Pemko seperti itu," jelasnya. 

Menurutnya, Pemko juga memiliki dasar untum tidak membayarkan tunjangan profesi itu. "Ada dasar suratnya tidak boleh membayarkan, karena memang bersumber dari dana negara semua. Kecuali bagi guru yang non verifikasi itu memang dibayarkan," kata dia. 

Data dari Disdik Pekanbaru, saat ini ada sekitar 3.000 guru sertifikasi, sedangkan guru non sertifikasi sebanyak 800 guru. "Kami juga sudah menyurati Pemko dalam hal ini BPKAD Kota Pekanbaru, saya juga sudah menanyakan daerah lain juga tidak lagi membayarkan. Aturannya sepeti itu," jelasnya.




Baca Juga Topik #riau+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+