Bupati Pelalawan dan Ketua BPK RI Perwakilan Riau menandatangani berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Opini WTP 7 kali Berturut-turut Pemkab Pelalawan Komit dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Daera

Jumat, 19 Juli 2019 - 12:42:13 WIB

PELALAWAN - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah tujuh kali berturut-turut diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. 

Yang ketujuh kali ini, Pemkab Pelalawan menerima di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (16/5) lalu. Hadir dalam acara itu, perwakilan BPK RI, Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM,Bupati Pelalawan HM. Harris, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH,Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Pelalawan H.Devitson,SH.MH dan Sekretaris Hanafie, S. sos, M. Si.Penyerahan LHP langsung dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM kepada Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH dan Bupati Pelalawan HM. Harris.

"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI sesuai hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang juga berhasil mempertahankannya sebanyak 7 kali, mudah – mudahan dapat mendorong lebih terciptanya Akuntabilitas dan Transparansi keuangan daerah yang menjadi kebanggaan,” ujar Ketua BPK RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, SE.MM.

Opini WTP ini diraih Pelalawan untuk ke tujuh kalinya secara Berturut-turut sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemkab Pelalawan tahun 2012 hingga 2017 ini.Tahun 2019 merupakan tahun ke tujuh secara berturut-turut Kabupaten Pelalawan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau dibawah kepemimpinan Bupati Pelalawan HM. Harris atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penggunaan APBD Tahun Pencapaian ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Pelalawan dalam menyusun dan dan menyajikan laporan keuangan yang efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Loading...

Bupati Pelalawan, HM Harris mengatakan, WTP yang diraih untuk ke tujuh kali ini merupakan komitmen dan keseriusan seluruh elemen Pemerintah didukung oleh masyarakat dalam pengelolaan dan pengunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peruntukan yang diharapkan melalui kelengkapan dan kesempurnaan laporan yang disajikan.

Pencapaian ini jangan berhenti disini namun terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pengelolaan keuangan dan aset Kita terus membaik.Semoga prestasi ini menjadi pemicu kepada seluruh pihak terutama dilingkungan Pemkab Pelalawan dalam menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin,” paparnya.

Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH. MH menyampaikan Predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI untuk yang ke enam kalinya secara berturut-turut tak terlepas dari Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang terus menerus menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Pelalawan H Devitson SH MH menyampaikan terima kasih atas kepada seluruh OPD dan jajaran yang ada untuk menjalankan pengelolaan keuangan, yang baik di Pemda Kabupaten maupun di desa, yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi kami atas kinerja bidang keuangan dan semua OPD di Pelalawan yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.DPRD Pelalawan sebagaiaman fungsinya terus mendorong pemkab menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan penuh tanggungjawab ,” pungkasnya.

Menurutnya, dalam penyusunan laporan keuangan daerah ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Pertama, segi kepatuhan dan aturan. Kedua, segi penyusunan laporan/subtansi dan ketiga penataan aset.

Segi kepatuhan dan aturan sangat menjadi perhatian, mulai dari proses penyusunan anggaran dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat baik yang termaktub dalam UU Keuangan Negara maupun Permendagri.

Demikian pula dengan segi penyusunan laporan dimana ada 7 laporan yang harus disiapkan. Dimana subtansi laporan harus sesuai apa yang diminta BPK.

Selanjutnya, penataan aset. Dalam menyusun neraca disitulah termaktub kekayaan daerah tanah bangunan kendaraan yang disajikan dengan baik dalam keuangan.

Ditambahkannya, WTP bukanlah tujuan, namun terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan administrasi, keberadaannya dan kepastiannya.

“Tentunya pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan RPJMD yang ada serta berkesinambungan. Sehingga program pembangunan dengan menggunakan anggran APBD dapat efektif dan efisien dalam penggunaannya,” terang Devitson.

Saat ini, sambung Devitson, keterbukaan informasi bisa diupload dan bukan lagi barang yang disembunyikan. Melalui Simda Sistem Informasi keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipantau.

“Pemkab Pelalawan terus melakukan evaluasi melalui Rapat setiap bulannya dan rapat realisasi fisik keuangan guna mengetahui capaian tarhet kinerja.Terutama sekali melakukan evaluasi terhadap program,” jelasnya. 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu Kabupaten /Kota di Propinsi Riau yang didorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ?(BPKP) Propinsi Riau dalam peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju Level 3. Berdasarkan catatan BPKP Riau, saat ini SPIP dan APIP di Pemkab tersebut terdifinisi dan terkelola masih dalam kategori 1,7.

”Pelalawan salah satu Kabupaten/ Kota yang Kita dorong untuk SPIP dan APIP menuju level 3. Saat ini SPIP dan APIP di Pemkab tersebut terdifinisi dan terkelola masih dalam kategori 1,7”, Demikian disampaikan oleh kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Dikdik Sadikin dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan HM.Harris, Pejabat Eselon dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan yang berlangsung di aula auditorium lantai 3 Kantor Bupati Pelalawan akhir Agustus 2017 lalu.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin menyampaikan bahwa, peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP ini merupakan amanah langsung Presiden RI Joko Widodo, yang ditargetkan mencapai 85% berada pada Level 3 di tahun 2019.  Untuk itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengharapkan Inspektorat sebagai APIP daerah harus dapat melakukan pengawalan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah, dan tidak menunggu di penghujung atau akhir kegiatan.

“APIP harus dapat mengawal kegiatan Pemda sejak dari awal. Sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai kepada pelaporan dan evaluasinya. Tata kelola ini dapat diwujudkan dengan sistem pencegahan yang baik, yaitu SPIP dengan dimotori oleh APIP, agar seluruh OPD di Pemda dapat bersama-sama memenuhi tujuan pemda dalam menyejahterakan masyarakat ”, jelas Dikdik Sadikin.

Disampaikannya juga bahwa, SPIP ini adalah sebagai sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem ini juga akan lebih menyempurnakan dari sistem pengawasan melekat (waskat) di masa lalu, yang lebih mengutamakan kepada sosok atasan langsung ketimbang sebagai sebuah sistem.

Pada saat itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengatakan, SPIP dan APIP Pemkab Pelalawan sangat berpotensi menuju level 3 dibawah kepemimpinan Bupati HM.Harris. Perkembangan Kabupaten Pelalawan dinilai sangat pesat. ”SPIP dan APIP Pemkab Pelalawan ini sangat berpotensi untuk menuju level 3 dibawah kepemimpinan Bupati HM.Harris, ini terlihat dari pesatnya perkembangan Kabupaten Pelalawan saat ini. Oleh karena itu, Pelalawan adalah salah satu Kabupaten/ Kota yang Kita dorong SPIP dan APIP nya menuju level 3.

Peningkatan leveling SPIP dan APIP ini nantinya juga akan tercatat secara nasional, sebagai realisasi pencapaian target RPJMN 2015-2019, dan menjadi perhatian Presiden. Oleh karena itu sangat diperlukan keseriusan dan komitmen Bupati dan juga seluruh OPD”, pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang sama Bupati Harris mengatakan dengan keseriusan, Mantan Ketua Adkasi ini optimis bisa mencapai level 3 untuk meningkatkan level dari SPIP sebelumnya yaitu 1,7.

Diharapkan keseriusan dari Kepala OPD untuk bisa bersinergi dan bekerjasama. Dengan kondisi perekonomian dunia saat sekarang diharapkan tidak menghambat kinerja dan semangat untuk bekerja. 

"Bahkan Mantan Ketua DPRD ini menekankan pentingnya pengawasan dari Kepala OPD langsung turun kebawah, perlunya pengawasan menyeluruh kesemua bawahan staff serta pentingnya evaluasi bila bawahan yang dipercayakan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik," jelasnya. (Advetorial/ Pemkab Pelalawan)




Baca Juga Topik #riau+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+