Ilustrasi (net)

KPK Ingatkan Pemko Pekanbaru Selesaikan Masalah Mobil Dinas

Ahad, 04 Agustus 2019 - 15:52:09 WIB

Tirainews.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kedatangan tamu, Jumat (2/8). Tamu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu datang untuk monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut program optomalisasi penerimaan daerah di pemerintah kota.

Mereka juga menyoroti masalah aset di Pemko Pekanbaru. Salah satu poin dalam kunjungan itu yakni masih adanya kendaraan dinas operasional yang dikuasai oleh oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, saat ini ada lima unit kendaraan dinas yang masih dikuasi oleh oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Satu unit Nissan Xtrail masih dikuasai  AU, mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014. Satu unit Kijang Innova dikuasai oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru inisial AD.

Loading...

Satu unit Nissan Terrano yang kini dikuasai oleh oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru, DA. Satu Unit lainnya yakni Toyota Kijang Innova kini dikuasai oleh oknum Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, KA. 

Lalu Toyota Vellfire kini dikuasai oleh oknum mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, DE. Awalnya ada 12 unit mobil dinas yang masuk daftar penarikan. Seharusnya keseluruhan mobil dinas sudah ditarik sejak tahun 2018 silam.

KPK mengingatkan agar kendaraan dinas jangan sampai dikuasai pihak ketiga yang tidak berhak. Apalagi mantan anggota dewan bukan lagi pejabat negara.

"Mereka sudah tidak menjabat lagi, mereka tidak berhak. Pihak ketiga tidak berhak menggunakan mobil dinas tersebut," tegas Kordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris usai mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru, Jum'at.

Menurutnya, penarikan aset kendaraan dinas yang saat ini ada di pihak ketiga seharusnya bisa dilakukan secara persuasif. Mobil dinas bisa dikuasai pihak ketiga bila memang aset itu sudah dilelang.

Pemerintah kota bisa menyerahkan ke pihak ketiga dengan adanya perjanjian. Ia menilai harus tertuang hak dan kewajiban pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.

"Kalau memang tidak ada perjanjian, maka pihak ketiga harus mengembalikannya," terangnya.

KPK saat ini masih menunggu tindak lanjut penarikan aset kendaraan dinas. Ia mengaku sudah ada upaya penarikan paksa terhadap lima kendaraan itu.

Abdul menyarankan pemerintah kota bisa melibatkan unsur kejaksaan dalam penarikan kendaraan dinas. Pemerintah kota bisa konsultasi dengan kejaksaan sebagai pengacara negara.

Mereka yang tidak kunjung mengembalikan mobil dinas bisa saja terancam pidana. Namun Abdul masih yakin pemerintah kota bisa menuntaskan persoalan aset ini.

"Saya yakin bisa selesai, apalagi saat ini orang yang menguasai aset bukan pihak yang berhak," terangnya.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS mengakui bahwa pemerintah kota sudah melaporkan kepada KPK perihal adanya oknum pihak ketiga kuasai aset. Ia menyebut lima kendaraan dinas itu masih jadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah kota.

"Sejumlah mobil yang dikuasai pihak ketiga masih jadi PR kita. Sedang kita cari solusinya, sebab secara administrasi mobil itu harus ditarik," jelasnya.

Noer menyebut bahwa penarikan bakal dilakukan. Apalagi sudah dipertegas KPK untuk segera menarik kendaraan dinas tersebut. Proses penertiban juga sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No.100 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan kendaraan dinas. Tim yustisi bakal melakukan penarikan secepatnya.

"Jadi kalau tidak diambil, nanti kami dibilang tidak komitmen," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota belum melelang mobil dinas tersebut. Ia menegaskan lelang nantinya tidak dilakukan untuk segelintir orang.

"Jadi kalau lelang nanti terbuka. Semuanya bisa ikut lelang nantinya," tegasnya. 




Baca Juga Topik #Pemko Pekanbaru+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+