Foto : net

Tagihan PBB Rp23,3 Miliar, PT AP II Pekanbaru Disorot DPRD

Selasa, 13 Agustus 2019 - 15:07:48 WIB

Tirainews.com - Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru, PT Angkasa Pura II (AP II) Pekanbaru diduga menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 23,3 Miliar. Tunggakan yang bernilai fantastis  tersebut, sontak menjadi sorotan dari kalangan wakil rakyat DPRD Pekanbaru.

Meski selalu mengeluhkan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak capai target, namun ternyata banyak faktor yang menjadi penyebab salah satunya adalah faktor kebocoran. Bahkan selain kebocoran, tunggakan pajak ternyata juga mempengaruhi pencapaian PAD. 

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya tunggakan pajak yang bernilai puluhan miliaran rupiah. Dirinya berharap, pembayaran pajak bisa dilakukan secara online sehingga laporan pajak bisa transparan dan diketahui publik.

"Kenapa bisa, PT Angkasa Pura II Pekanbaru menunggak pajak hingga Rp 23,3 miliar. Ini kalau masuk ke daerah, kan lumayan. Apalagi jumlah DBH kita setiap tahun terus berkurang, nah kalau ini dibayarkan PT Angkasa Pura II Pekanbaru kan bisa menambah pemasukan kita," ungkap Tengku Azwendi Fajri, Selasa (13/8/2019). 

Loading...

Wendi membahkan, guna memberikan efek jera kepada wajib pajak (WP) yang tidak taat membayar pajak maka dibutuhkan sejumlah terobosan. DPRD Pekanbaru menyatakan siap memberikan dukungan, jika Bapenda Pekanbaru membutuhkan bantuan terutama dalam hal anggaran.

"Kita akan siapkan anggaran lebih bagi Bapenda, agar nanti sistim pengelolaan pajak bisa dilakukan secara online pada tahun 2020 mendatang. Jika ada yang tidak membayar pajak, bisa diumumkan ke media sehingga memberikan efek jera bagi para WP yang tidak taat," tambah Wendi. 

Untuk pembayaran PPB sendiri, akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2019 mendatang. Bagi para wajib pajak perseorang, instansi dan perusahaan diminta untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal jatu tempo.

PT AP II Pekanbaru tidak mempermasalahkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp23,3 miliar yang diminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. 

General Manajer PT Angkasa Pura II Pekanbaru Yogi Prasetyo Suwandi mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap peraturan yang ada. Ia menyebut, akan mengikuti seperti apa langkah selanjutnya terkait tagihan itu. 

"PT AP II sebagai wajib pajak mengikuti dan taat pada peraturan dan untuk koordinasi kami mengikuti peraturan yg ada," kata Yogi. 

Ia menolak disebut bahwa PT AP II menunggak PBB. Padahal, tagihan itu bukan hanya tagihan PBB tahun 2019. "Perlu kami sampaikan, sampai dengan saat ini kami belum bisa dikatakan menunggak karena kebetulan memang batas pembayaran tanggal 31 Agustus 2019," kata dia. 

Ditanya soal besaran angka yang ditagih Pemko Pekanbaru, pihaknya juga bisa menerima. Kata dia, sebagai wajib pajak pihaknya mengikuti aturan yang ada. 

"Sebagai Wajib Pajak untuk angka kami mengikuti aturan yang ada," jelasnya. 

Sebelumnya, untuk menyelesaikan tagihan itu, Pemko Pekanbaru dan PT AP membentuk tim. Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyebut, Pemko dan perusahaan milik negara itu masih berkomunikasi menyelesaikan tagihan itu. Diakuinya, tagihan yang diminta Pemko mengalami lonjakan. 

"Kita negosiasikan lagi. Memang tagihan kita ada lompatan. Mereka juga mengajukan negosiasi ulang. Kita juga terbuka, kita negosiasi lagi," kata dia. 

Lanjutnya, Pemko dan PT Angkasa Pura II sedang membentuk tim. Nantinya tim ini akan mengkaji lagi data-data apa saja yang menjadi aset PT Angkasa Pura II Pekanbaru yang dikenakan pajak. 

"Kita bentang lagi data-data apa saja yang menjadi aset mereka, kemudian di mana saja keberatan mereka," jelasnya. 




Baca Juga Topik #Pemko Pekanbaru+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+