Ilustrasi. (net)

Banyak Potensi Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri

Senin, 08 Oktober 2018 - 19:35:05 WIB

Tirainews.com - Banyak potensi pelanggaran dalam proses pemilu di luar negeri. Penyebabnya, mayoritas buruh migran menggunakan hak pilihnya lewat pos lantaran tidak mendapat izin dari majikannya.

"Pengalaman kami hampir terjadi pelanggaran kalau lewat pos," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam diskusi Menjaga Suara Buruh Migran Indonesia Pada Pemilu 2019 di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Ahad (7/10/2018).

Contohnya di Singapura. Pada Pemilu 2014, sebanyak 124 ribu dari 174 ribu pemilih diantaranya memilih lewat pos. Namun tidak ada pengawas yang memantau perjalanan surat suara yang telah dicoblos. "Maka potensi (kecurangan) bisa terjadi agensi atau di rumah majikan," kata Anis.

Selain lewat pos, ada metode pemungutan suara lewat Kotak Suara keliling seperti di Malaysia. Pada pemilu 2014, dari 600 ribu pemilih 50 persen diantaranya memanfaatkan kotak suara keliling itu.

Loading...

Sayangnya, kata Anis, di beberapa tempat tidak ada panitia pengawas sama sekali. "Jadi bagaimana memastikan ini bisa diselamatkan," ujarnya.

Tenaga Ahli Bawaslu Masykurudin Hafidz mengatakan pihaknya memiliki pengawas di luar negeri tapi jumlahnya tidak sebanyak KPU. "Dan pergerakannya terbatas. Oleh karena itu kerja sama jadi sangat penting," kata dia.

Selain itu, kurangnya sosialisasi membuat banyak suara yang dipilih lewat pos justru terhitung tidak sah. Salah satu sebabnya adalah banyak buruh migran yang memilih lewat pos hanya mengirim ulang surat suara tanpa formulir C4.

Sementara itu, Siti Badriah, mantan pekerja migran yang pernah tiga kali menjadi pengawas Pemilu di luar negeri, mengatakan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu membuat banyak buruh migran yang mengalami kendala saat menggunakan hak pilihnya.

Saat Pemilu 2009 dan 2014, Siti bertugas di Malaysia. Di sana, kata dia, kendala yang banyak ditemui adalah majikan yang enggan memberikan izin keluar rumah kepada tenaga kerja Indonesia untuk memilih. "Kalau majikan tidak mengizinkan maka enggak bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Jika majikan tidak memberikan izin, maka surat suara akan dikirimkan lewat pos. Lagi-lagi, kata Siti, opsi ini kerap bermasalah akibat surat telat sampai atau majikan yang tidak meneruskannya ke TKI lantaran tidak paham tujuan surat itu.

Seperti dilansir tempo.co, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilu Luar Negeri Wajid Fauzi mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung kepada majikan para TKI lantaran terhalang aturan negara setempat. Ia menjelaskan di sejumlah tempat ada hukum lokal yang melarang orang asing mengetuk pintu warganya kecuali sudah membuat janji.

Antisipasinya, kata Wajid, Kedutaan Besar Republik Indonesia meminta Kementerian Luar Negeri setempat untuk mengimbau kepada warganya yang mempekerjakan TKI agar mau memberikan izin untuk menggunakan hak pilih. (tim)




Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+