Data Desil DTSEN Dikeluhkan Warga, Putri Zulhas Minta Pendataan Bansos Diperbaiki
TIRAINEWS.COM — Persoalan akurasi data kesejahteraan kembali mengemuka di tengah wacana pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan banyak laporan masuk dari warga yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Menurut Putri, keluhan yang ia terima umumnya berasal dari pekerja dengan gaji setara Upah Minimum Regional (UMR), masih tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA. Namun, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), mereka justru masuk kategori desil 9 atau 10 yang dianggap mampu.
Penampakan Fisik Rumah Bukan Tolok Ukur Kemampuan Ekonomi
Putri menegaskan bahwa indikator kesejahteraan yang selama ini dipakai, seperti kondisi fisik rumah, tidak bisa serta-merta disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Ia memberi contoh, rumah bagus dengan lantai keramik bisa jadi merupakan warisan keluarga, bantuan dari pihak lain, atau bahkan rumah kredit yang cicilannya belum lunas.
"Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).
Dampak Data Keliru: Subsidi Pertalite Hingga Pencabutan Bansos
Anggota Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral ini menyebut dampak dari ketidakakuratan data ini tidak hanya berhenti pada wacana pembatasan Pertalite. Lebih jauh, data yang salah juga berpotensi merembet ke penyaluran bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diterima warga tidak mampu.
Ia menyoroti kasus data yang bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, lalu tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. "Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," jelasnya.
Perlunya Kanal Pengaduan Data yang Jelas
Putri berharap pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru. Dengan begitu, perbaikan data bisa dilakukan dengan cepat, dan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dapat benar-benar dijalankan.
"Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik," tutup Putri.
Bagi masyarakat yang ingin memverifikasi status desil atau data kesejahteraan mereka, disarankan untuk mengecek melalui kanal resmi DTSEN atau Dinas Sosial setempat. Informasi lengkap mengenai prosedur pembaruan data dapat diakses melalui pemerintah daerah masing-masing.