JAKARTA, TIRAINEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, membawa rekam jejak panjang di desentralisasi fiskal ke kursi tertinggi Kemenkeu. Pria yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan itu dikenal sebagai arsitek di balik Grand Design Desentralisasi Fiskal, dengan perhatian khusus pada ketimpangan ekonomi antar daerah yang hingga kini belum tuntas.
Suahasil bukan nama baru di ruang kebijakan fiskal pusat-daerah. Sebelum masuk kabinet, ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Ia juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Jejak itu membuat kalangan pemerintah daerah menaruh ekspektasi berbeda dibanding saat Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Kemenkeu. Purbaya baru sekitar setahun menjabat, sejak 8 September 2025.
Analis CELIOS Bhima Yudhistira menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian adalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan, serta program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani APBN.
Apa yang Sudah Suahasil Kerjakan untuk Daerah
Sebagai Wamenkeu, Suahasil memaparkan Grand Design Desentralisasi Fiskal dengan empat tujuan utama. Kerangka itu dirancang untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah yang selama ini dinilai timpang.
Ia berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang belum optimal. Dana transfer meningkat, tapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos. Pola ini terjadi di banyak kabupaten dan kota.
Suahasil juga mendorong pembentukan dana abadi daerah. Sasaran utamanya: daerah-daerah yang punya kas atau cash idle menganggur, alih-alih dibelanjakan untuk program produktif.
Di bawah pengawasannya, realisasi Transfer ke Daerah tercatat terus tumbuh. Hanya di bulan Januari 2026, TKD sempat mencapai Rp95,3 triliun.
Ketimpangan Jawa-Luar Jawa yang Belum Terurai
Persoalan yang paling sering ia angkat adalah ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi. Desentralisasi fiskal, menurutnya, belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan antar daerah.
Data itu bukan sekadar angka. Bagi banyak pemkab di luar Jawa, DAU dan DBH sering menjadi satu-satunya sumber belanja aparatur. Pendapatan asli daerah kecil, sementara kebutuhan layanan dasar terus naik.
Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil: menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Defisit diminta tetap di bawah 3 persen. Arahan itu bersinggungan langsung dengan ruang fiskal untuk transfer daerah.
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Menkeu Baru
Publik dan pemerintah daerah kini menunggu arah kebijakan dana transfer di bawah Suahasil sebagai Menkeu penuh. Apakah DAU dan DBH akan direformasi? Apakah dana abadi daerah didorong lebih agresif?
Yang tak kalah penting: bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat. Sejumlah pemda berharap formula DAU mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil, bukan sekadar jumlah penduduk.
Suahasil belum mengumumkan kebijakan spesifik. Namun rekam jejaknya memberi sinyal bahwa isu desentralisasi fiskal akan kembali naik ke meja utama Kemenkeu. Bagi daerah, itu bisa berarti dua hal: peluang reformasi, atau ujian kesiapan mengelola dana yang lebih besar.
Fakta Singkat
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal
- Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
- Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
- Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
- Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi
Konteks Pergantian
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.
