Evaluasi Sensus Ekonomi 2026, Kesalahan Data Desil Hambat Beasiswa

TIRAINEWS.COM — Persoalan utama dalam evaluasi ini terletak pada akurasi strata ekonomi warga. Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibnu, mencatat bahwa kesalahan penentuan desil kerap membuat mahasiswa dari keluarga tidak mampu kehilangan hak atas beasiswa.

“Status desil banyak keliru. Seharusnya mahasiswa berhak menerima beasiswa, ternyata tidak bisa menerima, hanya karena salah desil. Padahal mahasiswa tersebut dari keluarga miskin dan berhak menerima beasiswa,” ujar Ibnu.

Selain masalah data, tantangan lain muncul dari sikap masyarakat terhadap petugas sensus. Banyak warga menolak didata karena curiga proses tersebut berkaitan dengan politik atau survei menjelang Pemilu 2029. Ketakutan akan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon menjadi pemicu utama penolakan.

BPS Tegaskan Desil Bukan Penentu Mutlak Kesejahteraan

Merespons keluhan tersebut, Kepala BPS Kalimantan Timur Mas’ud Rifai memberikan klarifikasi penting bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya indikator tingkat kesejahteraan seseorang dan tidak secara otomatis menghambat warga untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa dari pemerintah.

Rifai menjelaskan bahwa sistem desil merupakan hasil kolaborasi berbagai sumber data kementerian yang diolah oleh BPS mengikuti kaidah statistik internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme serupa juga diterapkan di negara lain seperti Filipina.

“Ada orang yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan, akhirnya mendapatkan bantuan,” jelas Rifai, mencontohkan dinamika pembaruan data yang memungkinkan perbaikan status penerima manfaat.

Tantangan Komunikasi Petugas di Lapangan

Pengalaman petugas di lapangan menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang signifikan. Fatmiwati, seorang petugas SE, mengeluhkan banyaknya warga yang enggan membuka pintu meskipun petugas telah bersikap sopan dan mengucapkan salam.

Menurutnya, sebagian besar keraguan warga muncul karena mereka menyamakan pendataan sensus dengan aktivitas politik praktis. “Warga juga mengeluh, pendataan disangka karena jelang Pemilu 2029. Sebab biasanya banyak pendataan jelang pemilu yang meminta NIK dan nomor HP, warga bosan banyak survei,” katanya.

Ibnu menambahkan bahwa pelatihan ilmu komunikasi sangat diperlukan bagi petugas sensus. Tujuannya agar warga merasa nyaman dan tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pendataan yang krusial bagi perencanaan pembangunan daerah.

Data Valid Lebih Baik daripada Keputusan Berbasis Opini

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Syaifudian mengakui masih terdapat banyak persoalan data Sensus Ekonomi di lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya memiliki data yang tercatat, meskipun belum sempurna, dibandingkan mengambil kebijakan berdasarkan opini semata.

“Daripada pengambil kebijakan mengambil keputusan dari opini yang berkembang, lebih baik memakai data valid yang dibuat BPS,” tegas Hetifah.

Hetifah, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI, menyadari adanya celah di mana masyarakat yang membutuhkan bantuan justru tidak tercatat. Untuk mengatasi hal ini, ia menginisiasi Program Indonesia Pintar (PIP) khusus bagi pelajar dan mahasiswa yang belum masuk dalam data pemerintah.

“Beasiswa PIP Aspirasi saya itu sangat membantu pelajar dan mahasiswa agar bisa mendapatkan bantuan pendidikan,” imbuhnya. Ia mendorong percepatan penyempurnaan data karena kebijakan berbasis data dinilai vital bagi efektivitas bantuan sosial.

Ajakan Terbuka demi Kepentingan Bersama

BPS mengimbau masyarakat untuk lebih terbuka dalam proses sensus karena hasilnya akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kerahasiaan data pribadi dijamin sepenuhnya oleh lembaga statistik negara dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak ketiga.

Rifai memberikan contoh konkret mengenai UMKM. Jika pelaku usaha kecil tidak mau memberikan data profil usahanya, pemerintah akan kesulitan menentukan kebutuhan apa yang bisa dipenuhi untuk membantu pengembangan bisnis mereka.

“Contohnya, jika pelaku UMKM tidak mau memberikan data profil usahanya, bagaimana pemerintah mau membantu usahanya? Kebutuhan apa yang bisa dipenuhi pemerintah?” tanya Rifai di hadapan peserta diskusi.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kelayakan bantuan sosial, disarankan untuk aktif mengecek data melalui kanal resmi Kementerian Sosial atau menghubungi petugas desa/kelurahan setempat untuk verifikasi ulang, terutama jika merasa berhak namun tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat.