JAKARTA — Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara menegaskan independensi pers merupakan nilai yang tidak boleh dinegosiasikan, menyusul kekecewaannya atas surat penawaran kerja sama pemasangan iklan yang dikirim Tempo Media Group, media yang selama ini dikenal kritis terhadap Agrinas.
Surat yang ditandatangani Direktur Utama Tempo Media Group, tertanggal 7 Juli 2026 itu berisi permohonan audiensi dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara pada 14 Juli 2026. Salah satu agenda yang ditawarkan adalah pembahasan peluang kerja sama pemasangan iklan.
Dirut Agrinas mengaku kecewa menerima tawaran tersebut. Menurutnya, langkah Tempo berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap media yang selama ini dikenal kritis terhadap lembaga yang dipimpinnya. “Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” katanya di Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
Ia mengaku tidak menyangka menerima surat penawaran kerja sama dari Tempo Media Group. Selama ini, ia menilai Tempo sebagai media yang menjaga independensi jurnalistik dengan baik.
“Saya kecewanya karena Tempo Media yang selama ini saya banggakan dan hormati. Menurut saya independensi mereka jaga itu harganya mahal. Jadi ini preseden tidak baik,” ujarnya.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Tempo Media Group menegaskan bahwa penawaran kerja sama bisnis tidak bertentangan dengan independensi pemberitaan.
Menurutnya, perusahaan pers memiliki divisi bisnis yang bertugas menawarkan kerja sama komersial kepada berbagai pihak, termasuk institusi yang selama ini menjadi objek pemberitaan kritis.
“Kesimpulan bahwa setiap pendekatan bisnis otomatis membatalkan independensi pemberitaan berangkat dari pemahaman yang keliru mengenai cara kerja perusahaan pers,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Klarifikasi Tempo Picu Perdebatan
Di sisi lain, klarifikasi Tempo setelah surat penawaran tersebut dipublikasikan justru memunculkan perdebatan baru di ruang publik.
Dikutip dari unggahan akun Instagram @mich.schndr, Jumat (24/7/2026), seorang pengamat media menilai persoalan yang diperdebatkan bukan semata-mata soal ada atau tidaknya pemisahan antara divisi bisnis dan redaksi.
“Tempo mengatakan iklan tidak membeli berita. Oke. Tapi justru karena Tempo mengklaim memiliki benteng independensi, standar yang dipakai seharusnya lebih tinggi dibanding media pada umumnya,” tulisnya.
Menurutnya, publik tidak memiliki akses untuk mengaudit bagaimana mekanisme “garis api” atau pemisahan antara kepentingan bisnis dan redaksi benar-benar dijalankan.
“Publik tidak tahu bagaimana diskusi di dalam redaksi berlangsung. Yang bisa dinilai hanyalah apa yang terlihat dari luar,” ujarnya.
Ia menilai, di satu sisi Tempo menjalankan fungsi sebagai watchdog yang mengawasi pemerintah maupun BUMN. Namun di sisi lain, divisi bisnisnya aktif menawarkan kerja sama kepada institusi yang sama.
“Apakah itu otomatis melanggar etik? Belum tentu. Tapi apakah itu menimbulkan potensi konflik kepentingan yang layak dipertanyakan? Jelas iya,” tulisnya.
Ia juga menyoroti argumentasi Tempo yang menyatakan pemasang iklan tidak bisa membeli independensi redaksi.
“Memangnya ada orang yang secara terang-terangan mengatakan ingin membeli redaksi? Tidak ada. Persoalannya justru pada pengaruh yang lebih halus, seperti akses, hubungan, kedekatan, hingga pertimbangan bisnis. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik.”
Menurutnya, apabila independensi merupakan aset terbesar Tempo, maka media tersebut semestinya menghindari sejak awal situasi yang berpotensi menimbulkan keraguan publik.
Ia menilai, selama ini Tempo dikenal sebagai media yang paling vokal mengkritik konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan di internal Tempo sendiri, jawaban bahwa terdapat pemisahan antara bisnis dan redaksi dinilai belum cukup menjawab keraguan publik.
“Kepercayaan dalam jurnalisme tidak dibangun hanya dengan meminta publik untuk percaya, tetapi dengan meminimalkan potensi konflik kepentingan sejak awal,” tulisnya.
Karena itu, yang dipersoalkan publik bukanlah hak Tempo untuk mencari pendapatan melalui iklan, melainkan konsistensi dalam menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diperjuangkan.
“Kalau standar transparansi dan konflik kepentingan berlaku untuk pemerintah, BUMN, dan pejabat publik, maka standar yang sama seharusnya juga berlaku bagi Tempo. Karena media yang meminta akuntabilitas juga harus siap untuk diakuntabilitaskan,” pungkasnya.