Tirainews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, legislatif di DPRD kota Pekanbaru bersama pemerintah langsung mengelar rapat mendadak guna melakukan pemabahasan persiapan anggaran penanggulanan wabah virus corona atau covid-19.
"Rapat kita tadi menindaklanjuti inpres darurat bencana covid-19 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden RI. Dimana dari rapat tadi kota akan melakukan pergeseran anggaran, dan diminta setiap OPD menyiapkan anggaran melalui program percepatan peanggulangan covid-19. Untuk Pakanbaru memang kita sudah ada anggaran yang disiapkan dan akan dibahas melalui RKA Perubahan dan itu dibenarkan dan sesuai pertunjuk Permandagri 2020 jadi tidak ada masalah," papar Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Jumat (27/3/2020).
Menurut Politisi Demokrat ini, rapat percepatan penanganan virus Covid-19 dengan Pemko tadi lebih fokus membahas soal ketersediaan anggaran, baik itu anggaran APD, obat-obatan dan lainnya. Tapi pada kesempatan itu juga, Azwendi juga meminta Pemko menaruh perhatian kepada rencana pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, Singapura dan negara lainnya melalui Kepri dan wilayah transit yang berpotensi besar yaitu melalui kota Pekanbaru.
"Tadi fokusnya hanya soal anggaran, makanya kita tadi juga singgung soal pemulangan TKI yang daerah transit yang berpotensi besar itu melalui Pekanbaru, persiapannya seperti apa, makanya kita juga minta pintu-pintu masuk baik darat, laut dan udara diawasi, siapkan anggaran personil untuk pengamanannya, kenapa karena wabah ini sangat luar biasa dan TKI yang dipulangkan ini bisa saja membawa virus makanya untuk memutus mata rantai perlu langkah antisipasi cepat," jelasnya.
Azwendi juga menyinggung soal jaminan persediaan pangan di Kota Pekanbaru selama wabah corona melanda Indonesa dan untuk pasokan beberapa bulan kedepan.
"Kita juga pertanyakan persediaan pangan kita seperti apa, untuk tiga bulan kedepan seperti apa, kita minta jangan bergantung kepada bulog saja, ok kalau bulog menjamin ketersediaan pangan tiga bulan kedepan tapi bagaimana jika kasus ini terjadinya panjang, terjadi kepanikan masyarakat, makanya kita tadi minta ke pemko siapkan anggaran untuk kebutuhan pangan kota Pekanbaru untuk dua sampai tiga bulan yang sifatnya pendamping dari yang bulug sediakan," tuturnya.
Terakhir Azwendi juga meminta Pemko untuk mengeluarkan surat edaran dan ditegaskan kepada pedagang sembako dan pelaku usaha alat kesehatan agar tidak memanfaatkan kesempatan untuk bermain harga.
"Ketiga kita minta kepada pemko untuk mengeluarkan surat penegasan kepada pelaku usaha berkaitan dengan penjualan sembako dan apd agar ada harga eceran tertinggi yang dikendalikan pemko dengan harapan tidak ada yang bermain, baik itu harga sembako maupun untuk APD, jika masih ada yang membandel tentu harus ditindak tegas tangkap mereka yang menyalahi. Dan kepada masyarakat juga harus dibatasi dalam membeli, kepada siapa dan untuk siapa dan berapa kuantiti yang bisa dibeli supaya barang tidak langka dan mahal, semua harus sistematis," beber Azwendi.
