Tirainews.com - Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Lamin, rada tertutup informasi publik terkait persoalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) Rangau, persisnya berada di kawasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis.
Padahal kala itu, Lamin pernah bilang, DLH Kabupaten Bengkalis sedang memproses penghentian operasi PKS PT SIPP. Alasannya kata Lamin, pabrik tidak kantongi ijin buang dan pemanfaatan limbah.
Tapi, saat wartawan konfirmasi untuk pemberitaan mengenai rencana DLH Kabupaten Bengkalis, untuk memproses penghentian operasi pabrik yang mengolah buah kelapa sawit via telepon genggamnya pada Kamis (22/10/2020) lalu, handphonenya aktif tak disambungkan.
Begitu pula saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp androidnya, Lamin cuma membaca tidak menjawab konfirmasi wartawan. Bahkan setelah empat hari lamanya konfirmasi untuk pemberitaan tak dijawab Lamin.
Seperti diberitakan sebelumnya, managemen PKS PT PKS sudah dua kali dipanggil Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis. Pada panggilan pertama dewan, tak satu orang pun managemen PKS PT SIPP menampakkan batang hidung ke gedung DPRD yang berada di pulau seberang, Bengkalis.
Pada panggilan kedua Komisi II DPRD Bengkalis, manager PKS PT SIPP datang dan nongol di gedung dewan terhormat. Tapi Komisi II DPRD Bengkalis menyuruh pulang manager bernama Agus N, lantaran yang datang memenuhi undangan dewan bukan orang yang bisa mengambil keputusan.
Tidak sampai di situ, Polres Bengkalis sudah memanggil managemen PKS PT SIPP. "Polisi masih tahap penyelidikan. Itu masih rahasia penyelidikan," tegas Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan saat itu.
Kini berbagai persoalan PKS PT SIPP Rangau, seperti belum kantongi izin buang dan pemanfaatan limbah dan jebolnya tiga kolam limbah yang mencemari media lingkung masih penuh teka teki dan misteri, meski kasusnya sudah masuk ke ranah penyelidikan polisi.
