Tirainews.com - Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Dr. Ir. H.M. Idris Laena, M.H., mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita.
Menurut Idris Laena, pernyataan Kepala BPIP yang menyebutkan bahwa petugas Paskibraka dengan sukarela melepas jilbab adalah langkah yang tidak bijaksana. "Pernyataan ini sangat konyol dan hanya menambah keresahan di masyarakat. Terlebih lagi, petugas Paskibraka diwajibkan untuk menandatangani formulir surat pernyataan di atas materai, yang didasarkan pada peraturan BPIP No. 3/2022 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka," tegas Idris.
Kebijakan ini, menurutnya, justru menunjukkan bahwa BPIP tidak mampu memahami esensi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. "BPIP seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila, tetapi kebijakan ini malah menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar," tambahnya.
Idris juga mengingatkan bahwa di era Presiden Jokowi, penggunaan pakaian adat dalam perayaan HUT 17 Agustus di Istana Negara menjadi tradisi baru yang menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia, sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". "Negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, dan kebijakan BPIP ini justru bertentangan dengan semangat persatuan dalam keberagaman tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Idris menyebutkan bahwa ini bukan kali pertama Kepala BPIP Yudian Wahyudi membuat kebijakan yang kontroversial. "Sebelumnya, ia juga sempat menggemparkan publik dengan pernyataan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti Kepala BPIP," pungkasnya.
