Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah soal Pembatasan Pertalite untuk Kelompok Kaya
TIRAINEWS.COM — Rencana pemerintah menyetop penjualan Pertalite untuk kelompok masyarakat paling mampu itu masih menggantung. Pertamina sebagai operator penyaluran BBM bersubsidi mengaku belum menerima instruksi teknis apa pun.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perseroan hanya bisa menunggu arahan dari regulator. "Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," ujarnya di Kantor Pertamina, Rabu (26/8/2026).
Kendati begitu, Pertamina tidak tinggal diam. Sejak beberapa waktu terakhir, perusahaan gencar mengampanyekan penggunaan energi yang bijak dan sesuai spesifikasi kendaraan. Baron menilai edukasi ini penting bukan hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk kepentingan pemerintah dan Pertamina sendiri.
"Jadi campaign ini sebenarnya untuk kepentingan bersama para konsumen, pemerintah dan juga Pertamina," kata Baron.
Dia berharap kampanye tersebut bisa memastikan BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh konsumen yang benar-benar membutuhkan. "Sehingga pengguna maupun kami bisa menyeluruhkan energi tepat kepada para penggunanya, tepat kepada spesifikasi mesinnya. Dan juga bisa merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran Larangan Beli Pertalite
Rencana pembatasan ini sebenarnya sudah mengemuka sejak pekan sebelumnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi melarang kelompok desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Dua kategori ini merujuk pada 20 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia.
"Masih dalam pembahasan ya (pembatasan untuk desil 9 dan 10)," kata Bahlil saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Hingga keputusan final diambil, Bahlil memastikan aturan lama masih berlaku. Saat ini, konsumsi Pertalite untuk bus dan truk dibatasi maksimal 200 liter per hari. Adapun kendaraan pribadi atau roda dua dibatasi hingga 50 liter per hari.
Subsidi Energi Kian Membengkak
Langkah pemerintah menyasar kelompok mampu ini tidak lepas dari beban subsidi energi yang terus meningkat. Setiap liter Pertalite yang dijual di bawah harga keekonomian membuat negara harus menombok selisihnya. Jika konsumsi tidak dikendalikan, postur APBN semakin berat.
Di sisi lain, pembatasan ini berpotensi menggeser permintaan ke BBM non-subsidi seperti Pertamax. Pertamina pun diharapkan bisa menjaga stok dan distribusi agar peralihan konsumen berjalan mulus tanpa antrean panjang di SPBU.
Kepastian aturan anyar ini dinanti banyak pihak, terutama pengguna Pertalite di perkotaan yang masuk kategori mampu. Selama kajian belum keluar, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa dengan batas volume yang berlaku.