Prabowo Tutup 290 BUMN dan Hemat Rp50 Triliun, Singgung Janji di Muktamar NU
TIRAINEWS.COM — "Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi. Kita tutup 290 BUMN. Kita telah menghemat Rp50 triliun," kata Prabowo di hadapan para peserta muktamar.
290 BUMN Ditutup, Efisiensi Jadi Prioritas
Langkah tersebut dinilai Prabowo sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperbaiki kinerja BUMN dan memangkas pemborosan. Ia memastikan kebijakan ini berjalan tanpa mengorbankan layanan publik yang menjadi kewenangan utama badan usaha milik negara.
Penutupan 290 BUMN dalam waktu relatif singkat merupakan salah satu kebijakan paling agresif dalam pengelolaan perusahaan negara di era reformasi. Sebelumnya, langkah serupa pernah dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan konsolidasi, namun belum pada skala sebesar ini dalam satu periode pemerintahan.
KTA NU dan Pesan Janji yang Harus Ditepati
Kehadiran Prabowo di muktamar kali ini sekaligus mengonfirmasi statusnya sebagai warga NU. Ia menerima KTA NU dalam acara yang sama, sebuah langkah simbolis yang dinilai memiliki makna politis menjelang dinamika pemerintahan ke depan.
"Saya datang (penutupan Muktamar) karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat (KTA), saya putuskan saya hadir," ujarnya dalam rangkaian acara penutupan.
Pernyataan tersebut diinterpretasikan sebagian pengamat sebagai pesan kepada publik dan elite politik mengenai konsistensi pemerintah dalam memenuhi komitmen kampanye maupun kesepakatan koalisi.
Demokrasi Butuh Koalisi, Bukan Satu Partai
Di hadapan warga NU, Prabowo juga memaparkan pandangannya mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa, ia menilai negara sebesar ini mustahil dikelola oleh satu kekuatan politik tunggal.
"Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita dan negara kita besar, kita sebesar Eropa," kata Prabowo. "Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai."
Pemerintahan saat ini, lanjutnya, didukung oleh tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Ia menyebut koalisi besar diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan tenang, yang menjadi prasyarat utama bagi jalannya pembangunan di negara demokrasi.
Menjawab Kritik Kabinet Gemuk
Prabowo turut menanggapi kritik publik yang menyebut kabinetnya terlalu besar atau "kabinet gemuk". Ia membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste yang jumlah penduduknya jauh lebih kecil untuk menunjukkan bahwa kebutuhan pemerintahan tidak bisa semata-mata diukur dari angka populasi.
Menurutnya, ukuran kabinet tidak otomatis mencerminkan inefisiensi. Ia justru menekankan bahwa pemerintahannya telah melakukan penghematan besar-besaran, termasuk melalui penutupan BUMN yang tidak produktif.
Kritik terhadap komposisi kabinet memang mengemuka sejak awal masa pemerintahan Prabowo. Sejumlah kalangan menilai jumlah kementerian yang banyak akan membebani anggaran, namun pemerintah berdalih struktur tersebut diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan berbagai isu strategis nasional.