TIRAINEWS.COM — Pemerintah Malaysia resmi menaikkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga energi global yang masih tinggi. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69, dikutip dari Bloomberg pada Senin (31/8).
Berapa Kenaikan Kuota dan Harga BBM Subsidi?
Kuota bensin bersubsidi dinaikkan dari 200 liter menjadi 300 liter per bulan. Sementara itu, kuota diesel bersubsidi bertambah dari 300 liter menjadi 400 liter per bulan.
Harga bensin bersubsidi yang banyak digunakan masyarakat kini ditetapkan 1,99 ringgit per liter. Angka itu hampir setengah dari harga pasar yang mencapai 3,82 ringgit per liter.
Untuk diesel bersubsidi, harganya dijual 2,10 ringgit per liter, jauh di bawah harga pasar yang mencapai 4,72 ringgit per liter.
Mengapa Kuota Subsidi Dinaikkan?
Kenaikan kuota ini merupakan pembalikan dari kebijakan pemangkasan batas penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah Malaysia pada awal 2026. Saat itu, langkah pengetatan diambil karena konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi dan meningkatkan beban subsidi negara.
Anwar menegaskan langkah ini akan meringankan beban masyarakat. "Langkah ini akan menguntungkan 16 juta warga Malaysia," kata Anwar dalam pidatonya.
Pemerintah Malaysia saat ini menanggung subsidi sekitar 40 miliar ringgit atau setara USD 9,9 miliar berdasarkan kuota yang berlaku. Namun, Perdana Menteri tidak merinci tambahan anggaran yang diperlukan untuk mengembalikan kuota subsidi tersebut.
Apa Dampak bagi Warga dan Konteks Politik di Baliknya?
Penambahan kuota diesel diperkirakan membantu sekitar 500 ribu pengguna kendaraan bermesin diesel. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.
Pengumuman ini muncul di tengah tekanan politik yang dihadapi pemerintahan Anwar. Koalisi Pakatan Harapan kalah dalam pemilihan negara bagian di Johor dan Negeri Sembilan dalam dua bulan terakhir. Hasil itu menambah tekanan menjelang pemilihan umum yang harus digelar paling lambat awal 2028.
Selain soal BBM, pemerintah Malaysia juga menaikkan batas omzet tahunan perusahaan yang wajib menerapkan sistem faktur elektronik (e-invoicing) menjadi 3 juta ringgit, dari sebelumnya 1 juta ringgit. Kebijakan ini merespons keluhan pelaku usaha kecil terhadap beban administrasi e-invoicing.
Apa Langkah Selanjutnya?
Anwar dijadwalkan menyampaikan anggaran 2027 Malaysia pada 9 Oktober. Dalam anggaran tersebut, pemerintahan Anwar diperkirakan akan mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintah.
Warga yang ingin mengetahui status kepesertaan atau kelayakan menerima BBM subsidi di Malaysia dapat memantau pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia. Informasi terbaru juga akan tersedia setelah dokumen anggaran 2027 dirilis pada 9 Oktober mendatang.
