Pemerintah Resmikan Proyek PSEL Bogor, Greenpeace Nilai Bukan Solusi Sampah

TIRAINEWS.COM — Pemerintah meresmikan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, dengan target mengolah 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik berkapasitas 20-30 MW. Proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2027 itu mengintegrasikan teknologi pirolisis dan moving grate incinerator dalam satu kawasan. Greenpeace Indonesia menilai pendekatan ini berseberangan dengan hierarki pengelolaan sampah nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut integrasi dua teknologi dalam satu kawasan sebagai terobosan penanganan sampah di Indonesia. Pemerintah menargetkan fasilitas ini mulai beroperasi pada 2027.

Berapa Beban Sampah yang Harus Ditangani

Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari, sementara Kota Bogor menyumbang 700-1.000 ton per hari. Proyek PSEL Galuga ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah baru per hari.

Sampah yang diproses dikonversi menjadi energi listrik berkapasitas sekitar 20-30 MW. Fasilitas ini akan memakai teknologi moving grate incinerator dengan Air Pollution Control System (APCS) yang disebut dapat menekan volume sampah secara signifikan dalam waktu singkat.

Mengapa Greenpeace Menolak Pendekatan PSEL

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia Ibrar Akbar menilai proyek PSEL berseberangan dengan hierarki pengelolaan sampah. Hierarki itu memprioritaskan pengurangan sampah dari hulu, sedangkan PSEL justru membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar teknologinya terus beroperasi.

"Kami melihat PSEL ini bukan solusi permasalahan sampah, dengan pendekatan proyek dan bisnis, maka melihat sampah sebagai sumber ekonomi yang harus dipertahankan," kata Ibrar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/9).

Ibrar menyoroti kebutuhan pasokan 1.500 ton sampah per hari. Menurutnya, angka itu berpotensi membuat sistem pengelolaan sampah tetap bergantung pada pasokan besar dan secara tidak langsung mendorong masyarakat terus menghasilkan sampah.

"Karena PSEL bersebrangan dengan prioritas utama hierarki pengelolaan sampah, maka akan sulit mengatasi masalah sampah karena ada kebutuhan pasokan 1.500 ton per hari yang harus dipenuhi agar PSEL ini berjalan, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terus menghasilkan sampah," tambahnya.

Masalah Pemilahan dan Anggaran Daerah

Kondisi pengelolaan sampah saat ini belum terpilah dengan baik, sehingga banyak sampah kering tercampur dengan sampah basah. Ibrar menilai hal ini terjadi karena regulasi, infrastruktur, dan dukungan yang tidak diarahkan untuk memisahkan jenis sampah.

"Sampah-sampah basah ini lah yang kurang cocok dengan teknologi PSEL," tegas Ibrar.

Keterbatasan anggaran di sejumlah daerah juga menjadi kendala. PSEL membutuhkan biaya operasional besar, sementara banyak kota dan kabupaten menghadapi keterbatasan anggaran pengelolaan sampah.

"Belum lagi bicara soal masalah anggaran, dengan kondisi daerah atau kota menghadapi keterbatasan anggaran pengelolaan sampah, dengan PSEL yang membutuhkan anggaran besar untuk operasional maka hal tersebut perlu menjadi perhatian," jelas Ibrar.

Risiko Emisi dan Pengawasan yang Lemah

Dari sisi lingkungan, Ibrar mengatakan proses pembakaran dalam PSEL menghasilkan residu yang tetap harus dikelola dan berpotensi membutuhkan tempat pembuangan akhir tersendiri. Hal itu menimbulkan beban baru di luar persoalan sampah yang ingin diselesaikan.

Pembakaran sampah juga menghasilkan emisi yang berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar proyek PSEL. Menurut Ibrar, transparansi hasil uji emisi serta pengawasan terhadap kelayakan dan dampak PSEL masih menjadi tantangan di Indonesia.

"Karena dampak buruk kesehatanlah yang akan muncul karena proses pembakaran sampah ini, ditambahkan dengan tidak transparan dan lemahnya pengawasan uji emisi, kelayakan dan keterbukaan," tuturnya.

Apa yang Greenpeace Minta Jadi Prioritas

Greenpeace menilai pemilahan sampah dari hulu harus menjadi prioritas utama, disertai kenaikan anggaran daerah atau kota untuk pemilahan dan pengelolaan sampah organik. Pemerintah Pusat juga diminta mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur mengurangi produksi plastik sekali pakai.

"Pemerintah Pusat harus mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur agar melakukan pengurangan produksi plastik sekali pakai serta transisi ke model bisnis dari kemasan plastik sekali pakai menuju sistem guna ulang," tutup Ibrar.

Pakar Teknik Bioproses UGM, Wiranti, menilai keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan perubahan perilaku masyarakat. Artinya, teknologi PSEL saja tidak cukup tanpa perbaikan di sisi hulu dan partisipasi warga dalam memilah sampah.