DPRD Pekanbaru Dorong Beasiswa Rp10 Miliar untuk Mahasiswa Miskin Sejak Semester Awal
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru memastikan kelanjutan program beasiswa pendidikan dengan alokasi anggaran Rp10 miliar pada 2027. Anggaran itu menyasar mahasiswa jenjang D3, S1, S2, hingga S3 dan disertai evaluasi terhadap mekanisme seleksi, terutama sistem penilaian berbasis IPK.
Tekad Abidin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, mendorong agar bantuan bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera disalurkan mulai semester awal. Ia menilai keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan tinggi.
Ia juga mengkritisi penerapan standar penilaian yang sama untuk semua jurusan. Menurutnya, tolok ukur IPK antara rumpun ilmu eksakta dan sosial tidak bisa dipukul rata, dan hal serupa berlaku pada akreditasi asal sekolah penerima.
"Kami sejak awal mendukung agar tidak ada penyamarataan standar IPK antara mahasiswa eksakta dan sosial, termasuk juga soal akreditasi sekolah. Ini membutuhkan pembuktian dan ketentuan yang tegas," ujarnya, Kamis (3/9/2026).
Politikus tersebut menegaskan bahwa beasiswa hadir dalam berbagai bentuk dengan sasaran berbeda. Ada yang ditujukan untuk mengapresiasi capaian akademik, ada pula yang diperuntukkan bagi mereka yang menghadapi keterbatasan finansial, sehingga kejelasan arah program menjadi keharusan.
Ia pun menyoroti kebijakan tahun sebelumnya di mana beasiswa dari bidang Kesra baru dapat diakses mahasiswa yang sudah duduk di semester tiga atau telah memiliki IPK. Kebijakan ini sempat menuai pertanyaan dari anggota dewan karena justru mahasiswa yang ekonominya terbatas paling membutuhkan bantuan di awal studi.
Menurutnya, bantuan semestinya mengalir sejak masa perkuliahan dimulai. "Kami sebelumnya sudah menyuarakan keberatan. Kami mendesak bantuan hadir mulai semester satu, karena kami tidak ingin mahasiswa dari keluarga prasejahtera mengalami hambatan di awal perkuliahan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia pun mengusulkan agar dana beasiswa ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi, bukan melalui orang tua atau mahasiswa yang bersangkutan. "Kami mengusulkan pembayaran dilakukan langsung ke kampus. Semoga kebijakan ini bisa terealisasi mulai tahun depan," harapnya.
Tekad berharap program tersebut dapat membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi warga kurang mampu. Meski begitu, beasiswa bagi pelajar berprestasi juga tetap relevan untuk dipertahankan.
"Kami menghargai keduanya. Baik untuk mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi maupun yang unggul secara akademik, semua perlu didukung agar kesejahteraan masyarakat Pekanbaru terus terdongkrak," pungkasnya.