Kepulangan PTT ke Indonesia bukan tanpa catatan. Perusahaan sempat dihukum atas insiden tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009 silam. Kebocoran sumur yang dioperasikan anak usahanya, PTTEP Australasia, itu berlangsung berbulan-bulan dan memicu sengketa lingkungan yang berlarut-larut.
Pemerintah Indonesia bahkan sempat menggugat PTTEP hingga US$2 miliar atau setara Rp32 triliun (kurs Rp16.000) pada 2017. Namun, akhirnya kedua belah pihak mencapai titik temu. PTTEP setuju membayar kompensasi sebesar A$192,5 juta—sekitar Rp2 triliun lebih—kepada masyarakat terdampak, khususnya petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
Setoran Kompensasi Jadi Tiket Masuk Kembali
Penyelesaian pembayaran tersebut menjadi fondasi utama bagi pemerintah untuk mencabut moratorium investasi. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, membenarkan bahwa kunjungan manajemen PTT kali ini adalah agenda lanjutan dari kesepakatan pencabutan sanksi tersebut.
“Manajemen PTT Thailand Indonesia dan Manajemen PTT Thailand Bangkok, datang ke kantor SKK Migas sebagai tindak lanjut rencana PTT Thailand untuk berinvestasi kembali di Indonesia setelah moratorium dicabut,” ujar Djoko dalam keterangannya, Jumat (21/8).
Djoko berharap proses administrasi dan teknis dapat berjalan mulus. Ia menargetkan realisasi investasi bisa segera terwujud tanpa hambatan berarti.
“Mohon doa berjalan lancar, aman dan cepat sehingga investasi cepat terlaksana,” katanya.
Babak Baru Hubungan Dagang Energi
Kembalinya PTT ke pasar Indonesia menandai berakhirnya periode ketegangan diplomatik yang cukup panjang. Sebelumnya, kasus Montara menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di kawasan Asia Tenggara.
Bagi SKK Migas, kehadiran pemain asing seperti PTT menjadi angin segar di tengah upaya pemerintah mengejar target produksi minyak dan gas nasional. Investasi hulu migas memang membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, sehingga keterlibatan perusahaan internasional dinilai krusial.
Meski belum ada rincian blok atau wilayah kerja yang akan digarap, sinyal positif dari manajemen PTT menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di sektor energi. Apalagi, pemerintah tengah gencar mendorong eksplorasi di berbagai wilayah baru.
Langkah PTT ini juga menjadi pembeda di tengah tren beberapa perusahaan migas global yang mulai mengurangi ekspansi. Dengan komitmen yang sudah dibuktikan lewat pembayaran kompensasi, peluang PTT untuk mendapatkan wilayah kerja baru di Indonesia terbuka lebar.
Para pengamat menilai, kepercayaan investor asing seperti PTT adalah indikator bahwa iklim investasi migas Indonesia mulai membaik. Terlebih, penyelesaian kasus Montara menunjukkan adanya kepastian hukum bagi investor yang patuh pada regulasi.
Kini, publik menunggu langkah konkret PTT selanjutnya. Apakah perusahaan asal Negeri Gajah Putih itu akan langsung mengincar blok eksplorasi baru, atau justru mengakuisisi partisipasi di proyek yang sudah berjalan. Yang jelas, pintu kerjasama sudah terbuka kembali.
