PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, Senin (14/3/2022).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan didampingi Wakil Ketua Jepta Sitohang dan Sekretaris Komisi Rois beserta anggota lainnya Hj Masni Ernawati, Ali Suseno, Robin Eduar, Roni Pasla, Sigit Yuwono ST, Wan Agusti dan Zulfahmi SE.
Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perkim Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta jajarannya.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengatakan, tujuan pemanggilan Dinas Perkim tersebut untuk mempertanyakan progres kegiatan di tahun 2022.
"Kita (Komisi IV) ingin tahu sampai sejauh mana pelaksanaannya di tahun ini. Dengan adanya pemanggilan ini diharapkan masalah klasik yang ada di Kota Pekanbaru ini bisa selesai permasalahannya satu per satu," kata Nurul saat dijumpai usai rapat.
Dijelaskan Nurul, Komisi IV menanyakan kinerja dari kontraktor serta pengawasan dari konsultan pengawas dari Dinas Perkim mengenai masalah kegiatan pembuatan saluran drainase.
"Selama ini drainase itu kalau ke dalam sesuai kontrak itu 1 meter, pas dikondisi jalan yg mendaki itu dia tetap membuat drainasenya tetap 1 meter. Jadi intinya bagaimana air itu mengalir ke aliran sungai (akhir)," terangnya.
Nurul mengaku heran dengan adanya pemaparan dari Dinas Perkim Kota Pekanbaru terkait adanya pengurangan anggaran.
"Seluruh anggaran kegiatan Dinas Perkim sebesar Rp150 Miliar, termasuk anggaran rutin dan gaji itu ada pemotongan lagi sekitar Rp50 Miliar," ujarnya.
Nurul berharap Dinas Perkim dapat membuat perencanaan kontur elevasi saluran drainase sesuai dengan kontur jalan agar tidak lagi menimbulkan titik-titik banjir baru di Kota Pekanbaru.
"Ya, kalau seandainya (kontur elevasi) drainasenya itu dititik nol 50 dan ada pendakiannya itu 3 meter, tentu harus 3 meter juga agar sesuai. Jadi ini perlu diperhatikan," ucapnya.
Politisi Gerindra ini juga menambahkan, dalam rapat ini Komisi IV DPRD Pekanbaru juga membahas terkait program rumah layak huni.
Untuk program rumah layak huni di tahun 2022 ini ada 216 kegiatan pembangunan program rumah layak huni di tahun 2022.
"Untuk anggaran program layak huni ini ada dari bantuan provinsi, kementerian dan juga APBD Kota," tutup Nurul. (Galery)
