Bansos Terkendala Judi Online: Gus Ipul Pastikan Penerima yang Tak Bersalah Tetap Dapat Bantuan
TIRAINEWS.COM — Kementerian Sosial tengah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta data penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyatakan pihaknya tidak akan serta-merta mencabut hak bantuan masyarakat berdasarkan temuan awal tersebut.
Temuan KTP Lansia Dipakai Akun Judi Online
Dalam pemeriksaan awal, Kemensos menemukan modus penyalahgunaan data pribadi. Identitas penerima manfaat, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik lanjut usia (lansia) dan keluarga tidak mampu, diduga digunakan orang lain.
"Ada 1.400.000 lebih terindikasi penerima bansos bermain judol. Sekarang kita dalami, ada fenomena KTP penerima bansos dimanfaatkan orang lain untuk membuat akun, membeli motor, atau langganan listrik," kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu (2/9).
Yang lebih memprihatinkan, pelaku penyalahgunaan tidak selalu orang asing. Dalam sejumlah kasus, transaksi judi online dengan identitas penerima bansos justru dilakukan oleh anak atau anggota keluarga lain tanpa sepengetahuan pemilik KTP.
Nasib Bantuan Sosial yang Sempat Tertolak
Verifikasi ulang di lapangan akan difokuskan pada kelompok rentan. Gus Ipul memastikan pemeriksaan menyasar lansia dan masyarakat tidak mampu yang bantuan sosialnya sempat tertolak atau dihentikan karena muncul indikasi aktivitas judi online pada data mereka.
"Jika terbukti memenuhi kriteria dan tidak bersalah secara langsung, bansos akan tetap disalurkan," cetusnya.
Artinya, warga yang merasa tidak pernah bermain judi online tetapi namanya bermasalah saat pencairan, masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya setelah melalui proses pemeriksaan.
Langkah Pencegahan dan Koordinasi Lintas Instansi
Kemensos menyiapkan sejumlah langkah agar kasus ini tidak terulang. Penguatan sistem informasi digital pengelolaan data penerima manfaat menjadi prioritas utama untuk meningkatkan keandalan data.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Polri. Langkah ini untuk menangani dugaan kejahatan siber dan aktivitas judi online yang mengeksploitasi data masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Gus Ipul, pembaruan data ini memungkinkan pemerintah melihat lebih rinci alasan perubahan status ekonomi penerima bansos.
Bagi masyarakat yang bantuan sosialnya bermasalah atau ingin memastikan status pencairan, informasi resmi dapat diakses melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau kantor Dinas Sosial setempat. Waspadai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan bansos dengan imbalan tertentu, karena proses verifikasi dilakukan gratis oleh petugas resmi.