TIRAINEWS.COM — Kebutuhan hunian di Sulawesi Selatan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan estimasi indikatif dashboard MyPKP yang dikelola Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, dari total 3,1 juta keluarga di provinsi ini, sekitar 40,34 persen atau lebih dari 1,2 juta keluarga menghadapi persoalan backlog perumahan.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 BP3KP Sulawesi 3, Dwiayu Permatasari, menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi indikatif dan belum menggambarkan kondisi mikro lapangan secara utuh. "Data tersebut merupakan estimasi indikatif, bukan angka mikro pemutakhiran langsung," ujarnya, Sabtu (22/8).
Makassar Tertekan Arus Urbanisasi, Bone Terbebani Rumah Tak Layak
Dwiayu merinci dua pola persoalan yang berbeda di dua wilayah dengan kebutuhan tertinggi. Di Kota Makassar, tingginya angka backlog kepemilikan rumah dipicu oleh jumlah penduduk yang besar dan derasnya arus urbanisasi. "Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kota Makassar merupakan daerah dengan backlog perumahan tertinggi. Namun, khusus Makassar lebih menonjol di backlog kepemilikan karena transisi urbanisasi," ungkapnya.
Berbeda dengan Makassar, Kabupaten Bone justru menghadapi persoalan yang lebih kompleks dari sisi kualitas hunian. Berdasarkan sinkronisasi data hingga Juli 2026, kebutuhan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah ini tercatat sangat tinggi. "Sementara di kabupaten seperti Bone, kebutuhannya sangat besar dari sisi kualitas hunian," katanya.
Persoalan backlog sendiri tidak hanya bermakna warga yang belum punya tempat tinggal. Dwiayu menjelaskan cakupannya juga mencakup masyarakat yang sudah memiliki rumah namun kondisi fisiknya jauh dari standar layak. "Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga masyarakat yang sudah memiliki tempat tinggal tetapi belum layak secara kondisi rumahnya," jelasnya.
Intervensi Pemerintah dan Kawasan Penyangga Metropolitan
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mengerahkan sejumlah instrumen. Intervensi dilakukan lewat pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dwiayu mengingatkan bahwa angka backlog di dashboard belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan. Diperlukan sinkronisasi lebih lanjut dengan data kependudukan, tingkat pendapatan, kondisi fisik rumah, hingga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mendapatkan angka yang lebih presisi. "Di dashboard kita itu masih sekitar 3 juta 100 sekian untuk Provinsi Sulawesi Selatan tersendiri itu, namun itu tidak bisa menjadi data ini ya data yang masih fleksibel biasanya," terangnya.
Selain Makassar dan Bone, kawasan penyangga metropolitan Mamminasata mulai menunjukkan tren peningkatan kebutuhan hunian. Kabupaten Gowa dan Maros mencatat pertumbuhan permintaan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan masifnya pembangunan kawasan perumahan. "Wilayah Mamminasata ini tercatat telah memiliki puluhan ribu hunian rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Gowa dan juga Kabupaten Maros," pungkas Dwiayu.
