TIRAINEWS.COM — Tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum turun langsung ke Kecamatan Waeri'i. Mereka membawa peralatan lengkap untuk mendukung Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai mempercepat penerbitan dokumen bagi warga yang kehilangan atau merusak arsip kependudukannya pascagempa.
"Kami memastikan setiap warga terdampak bencana yang dokumennya rusak atau hilang bisa mendapatkan gantinya saat itu juga tanpa kerumitan prosedur," ujar Handayani Ningrum.
Rincian 188 Dokumen yang Diterbitkan di Desa Longko
Dari total 188 dokumen yang terbit, mayoritas berupa Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Sebanyak 59 KK dan 59 KTP-el berhasil dicetak langsung di lokasi. Selain itu, tim juga melakukan perekaman 23 KTP-el baru bagi warga yang belum memiliki.
Layanan pencatatan sipil juga berjalan, dengan penerbitan 35 kutipan akta kelahiran dan 8 akta perkawinan. Satu akta kematian diterbitkan, bersamaan dengan dua Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dan satu penggantian foto KTP-el.
Akumulasi Layanan Tiga Hari Capai 758 Dokumen
Dengan tuntasnya pelayanan di Waeri'i, total layanan adminduk di Kabupaten Manggarai selama tiga hari beruntun mencapai 758 dokumen. Warga yang mayoritas petani ini tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor kabupaten untuk mengurus administrasi.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Yakobus Baggut mengapresiasi gerak cepat jajaran Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kehadiran personel pendamping dan sarana peralatan dari pusat memberi energi baru bagi pemerintah daerah.
"Bantuan peralatan layanan tambahan serta kehadiran personel pusat ini memberi kami energi baru. Kami berjanji akan semakin giat dan tak kenal lelah menyisir warga hingga ke pedalaman," kata Yakobus.
Lanjut ke Labuan Bajo Sebelum Kembali ke Jakarta
Setelah menuntaskan tugas di Desa Longko, tim tanggap bencana melanjutkan perjalanan darat menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Mereka dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Kamis (27/8). Operasi ini merupakan kelanjutan dari langkah jemput bola pendataan adminduk pascagempa yang melanda wilayah NTT.
