.jpeg)
Tirainews.com - Isu soal masa jabatan presiden hingga 3 periode saat ini sedang mengemuka. Isu itu pun sampai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tapi, isu itu ditanggapi dengan sindiran keras. Sindiran itu dilontarkan untuk si pengusul yang dianggap hanya cari muka. "Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Seperti diketahui, wacana masa jabatan presiden 3 periode ini merupakan bagian dari amandemen UUD 1945. Jokowi sendiri sudah memberi wanti-wanti agar pembahasan itu tidak meluas.
Ternyata, apa yang dikhawatirkan Jokowi justru jadi nyata. Muncul wacana presiden dipilih MPR, masa jabatan presiden hingga 3 periode, hingga presiden dipilih satu kali untuk 8 tahun. Ini bukan yang Jokowi harapkan.
"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," ujarnya.
Jokowi langsung melontarkan pernyataan keras. Bila ujung-ujungnya pembahasan amandeman UUD 1945 justru melebar, dia berpendapat tak perlu dilanjutkan lagi.
"Lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.
Adanya wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR, Arsul Sani. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.
Namun, NasDem menepis bahwa pihaknya adalah pencari muka yang dimaksud Jokowi. NasDem menegaskan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut bukan datang dari partainya.
"Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya (Ketum NasDem Surya Paloh) saat ditanya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat, kalau rakyat menghendaki bagaimana NasDem bisa menolak. Jadi bukan NasDem yang mengusulkan," kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Senin (2/12/2019).
Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya adalah apakah publik menghendaki wacana amandemen UUD 1945 termasuk soal penambahan masa jabatan presiden. NasDem, katanya, akan menjalankan apapun hasil diskusi publik.
"Apakah akan ada amandemen atau tidak itu bergantung dari bagaimana pandangan publik secara meluas. Namun biarkanlah diskusi atau wacana ini berjalan sebagai upaya kita untuk mengeluarkan pandangan-pandangan demi kepentingan bangsa. Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan melalui MPR akan menjadi bahan amandemen sementara banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," tuturnya.
