Ribuan guru sertifikasi menggelar aksi demo di Kantor Walikota Pekanbaru

Ribuan Guru Demo di Kantor Walikota Pekanbaru, Ini Tuntutannya

Selasa, 05 Maret 2019 - 15:41:21 WIB

Tirainews.com - Ribuan guru sertifikasi di Kota Pekanbaru berkumpul sejak pagi, Selasa (5/3/2019). Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merevisi peraturan walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. 

Pada Perwako itu, guru yang sudah menerima tunjangan seperti sertifikasi tidak berhak lagi menerima tunjangan penambah penghasilan (TPP). Sekitar tiga jam ribuan guru unjuk rasa di depan pagar Kantor Walikota. 

Berbagai aspirasi di sampaikan para guru. Mereka juga membentangkan spanduk bernada agar Pemko Pekanbaru merevisi Perwako. Sebagian ada yang meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) M Noer MBS turun jabatan. 

"Tahun 2016 TPP tidak dibayarkan satu bulan, 2017 dua bulan, tahun 2018 tiga bulan. Sekarang malah tidak ada," kata seorang guru. 

Loading...

Tiga jam berpanasan, ribuan guru ditemui Asisten III Setdako Pekanbaru Baharuddin, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Kabag Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman serta. Hadir pula Mantan Sekjen PGRI Pusat, Sumardi Taher. 

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kaepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengatakan, beberapa dokumen disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Defi Warman kepada Walikota Pekanbaru Firdaus beberapa hari lalu.

Dokumen itu berisi lampiran surat gubernur Riau, surat keputusan bupati daerah lain di Riau. Bahkan, ada surat keputusan daerah luar Provinsi Riau yang dijadikan acuan. Lampiran surat itu tentang pembayaran tunjangan sertifikasi dan TPP sekaligus.

"Kami tidak bisa menerapkan pembayaran dua tunjangan itu sekaligus. Karena dalam proses hasil pemeriksaan keuangan kemarin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendapat teguran. Jadi temuan pemeriksa keuangan," ungkap Irba.

Karena itu, pembayaran tunjangan guru itu tidak boleh ganda. Hal inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019. Atas adanya permintaan PGRI ini, maka revisi Perwako itu disetujui walikota. Tak hanya sekadar direvisi, bahkan Perwako itu bisa dicabut.

"Tapi harus ada payung hukumnya soal pembatalan Perwako itu. Jangan nanti kita batalkan, timbul masalah hukum yang baru," sebut Irba.

Makanya, lanjut Irba, para guru yang tergabung dalam PGRI itu diajak berdialog pada Jumat 8 Maret 2019, sekitar pukul 08.30. Sebab, Kamis merupakan hari libur nasional. Sedangkan Rabu 6 Maret 2019 merupakan puncak perayaan HUT Damkar Ke-100, Satpol PP ke-69, dan Sat Linmas ke-57. 

"Diputuskanlah oleh perwakilan guru hari Jumat untuk pertemuan itu. Jadi, tidak ada komunikasi yang tersumbat," jelasnya.

Usai menggelar aksi demo di kantor Walikota Pelanbaru, ribuan guru sertifikasi yang berasal dari perwakilan guru Paud, TK, SD dan SMP se Pekanbaru mendatangi kantor DPRD Pekanbaru. Kedatangan rombongan disambut oleh Nofrizal dan Jhon Romi Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Pekanbaru serta sejumlah anggota dewan lainnya seperti Arbi, Mulyadi, Pangkat Purba, Ali Suseno, Zaidir Albaiza dan Dian Sukheri.

Di gedung DPRD, para guru kembali menyampaikan aspirasi. Seorang perwakilan guru SMP bersertifikasi, Raja Ira Putri mengungkapkan, masalah ini sudah tiga pekan berjalan namun tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. 

"Kami sudah sangat lelah, bolak-balik mengurus permasalahan ini. Merasa tidak dihargai, makanya kami menggelar aksi demo pada hari ini sebagai bentuk rasa kekecewaan guru dan pengawas yang ada di Pekanbaru," jelasnya. 

Pada awal tahun 2018 lalu, Ia mengaku masih menerima TPP sebesar Rp850 ribu sampai Rp950 ribu. Namun tahun ini, mereka sama sekali tidak menerima TPP dari Pemko Pekanbaru.

"Kenapa daerah lain masih terima TPP, sedangkan Pekanbaru tidak, ada apa dengan Pekanbaru," ungkap Raja Ira.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal mengatakan, permasalahan ini sebenarnya bisa diputuskan oleh kepala daerah dan Sekda dengan persetujuan DPRD. 

"Perwako ini terbit, pasti ada Perda yang mengaturnya kan. Namun yakinlah, Perwako ini dibuat bukan untuk merugikan guru, karena kami selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru," kata dia. 

Ia menyebut, Dewan memahami apa yang disampaikan para guru. Pihaknya akan mempelajari lebih lanjut, kenapa daerah lain bisa membayarkan TPP. Ia meminta para guru untuk bersabar. 

"Permasalahan ini pasti akan kita carikan solusinya seperti masalah tahun 2015 lalu. Ini bisa diputuskan oleh Sekda dan Walikota, tanpa harus dibawa ke Mendagri, pokoknya kita No PHP lah," jelasnya. 




Baca Juga Topik #peristiwa+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+