Dr Firdaus MT

Soal TPP Guru Sertifikasi, Walikota Pekanbaru Sebut Pejabat di Tiga Kementerian tak Berkompeten

Selasa, 02 April 2019 - 16:18:03 WIB

Tirainews.com - Persoalan guru sertifikasi di Kota Pekanbaru masih berlanjut. Beberapa perwakilan guru telah menemui tiga kementerian untuk mempertanyakan kejelasan, apakah tunjangan penambah penghasilan (TPP) bisa dibayarkan. 

Diketahui, hasil konsultasi antara guru dan tiga kementerian itu, mengatakan pejabat di tiga kementerian terkait di antaranya Kemendikbud, Kemenpan RB dan Kemendagri menyerahkan soal kebijakan pembayaran TPP guru ke pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyebut pejabat di tiga kementerian yang menyambut perwakilan guru ASN sertifikasi dan Dinas Pendidikan saat konsultasi Peratutan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019 tentang penghapusan TPP tak berkompeten.

"Kalau jawabannya seperti (diserahkan ke daerah), itu pejabat yang tidak berkompeten. Kalau ada begitu, mengembalikan (ke daerah) katanya, itu pejabat yang menerima kemarin tu orang yang tidak berkompeten," kata Firdaus, Selasa (2/4/2019).

Loading...

Aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam bentuk peraturan menteri (permen), terang Firdaus, merupakan kebijakan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi gak bisa regulasi itu diserahkan ke daerah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara bagian. Satu regulasi, itu berlaku untuk seluruh nusantara. Kalau ada institusi yang mengatakan ini berlaku untuk beberapa daerah, tak ngerti dia tu," ujarnya.

Meski demikian, Firdaus mengaku belum menerima laporan secara resmi dari Dinas Pendidikan Pekanbaru terkait hasil konsultasi Perwako No.7 Tahun 2019 tetang penghapusan TPP tersebut.

"Belum ada laporan, sampai saat ini belum ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Pekanbaru Asmardi mengatakan pada prinsipnya ketiga kementerian terkait tidak melarang pembayaran TPP jika ternyata keuangan daerah menyanggupi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Hal itu disampaikan Asmardi mewakili ribuan guru ASN sertifikasi saat menyampaikan hasil konsultasi Perwako No.7 tahun 2019 ke Komisi III DPRD Pekanbaru, Senin (1/4/2019).

Dari hasil konsultasi ke Kemendikbud, terang Asmardi, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Muhammad Qudrat Wisnu Aji menyatakan kementerian tidak melarang pembayaran TPP guru selama keuangan daerah menyanggupi dan mendapat persetujuan DPRD.

"Pak Sesditjen GTK mengatakan bahwa Permendikbud 33/2018 itu tidak menghalangi pemerintah kota memberikan kesejahteraan kepada guru. Itu keputusannya. Karena permen itu hanya mengatur tentang APBN yang dititipkan pada kas daerah khusus untuk sertifikasi," ungkapnya.

Kemudian dari hasil konsultasi di Kemenpan RB, Kemenpan juga memperbolehkan pembayaran TPP selama mendapat persetujuan walikota dan DPRD.

"Pada prinsipnya kalau memang pemda mengizinkan untuk itu (TPP), dananya ada, disetujui DPRD, silakan, karena itu kewenangannya Walikota Pekanbaru," papar Asmardi.

Selanjutnya dari hasil konsultasi ke Kemendagri, Asmardi juga mengklaim tak ada larangan pembayaran TPP bagi guru. Namun, untuk keputusan tiga kementerian tersebut, nanti akan disampaikan secara tertulis ke Pemko Pekanbaru.

"Kita berharap kepada walikota tolong pertimbangkan tututan kami ini. Tidak ada hal-hal yang melarang. Kami menuntut yang berimbang. Kami sama dengan PNS lain. Dan kami berharap pernyataan pak wali yang mengatakan jika pemerintah pusat membenarkan TPP ini maka pemerintah kota Pekanbaru akan merevisi Perwako tersebut," ujarnya.

"Sekarang pemerintah pusat sudah membenarkan dan tinggal menunggu surat resminya, maka kami berharap pak wali tidak lari dari pernyataan beliau," ulas Asmardi dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafis didampingi Dian Sukheri dan anggota Komisi III lainnya.




Baca Juga Topik #riau+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+