Ketua Forum Komunikasi Lintas DPC PAN Kecamatan Almusbar didampingi Pengurus DPD PAN Pelalawan menyampaikan surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PAN Pelalawan di Kantor DPW PAN Provinsi Riau

Sejumlah Pengurus DPD dan DPC Kecamatan Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPD PAN Pelalawan

Rabu, 18 September 2019 - 15:42:30 WIB

Tirainews.com - Forum Komunikasi Lintas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional  (PAN) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Pelalawan, Habibi Hapri. 

Mosi tidak percaya itu terkait adanya delapan poin penting yang terjadi di dalam internal partai. Dalam surat press release yang di terima tirainews.com, Rabu (18/9/2019) Ketua Forum Komunikasi Lintas Dewan Pimpinan Cabang DPC PAN se-Kabupaten Pelalawan, Almusbar menegaskan bahwa mosi tidak percaya tersebut telah ditandatangani sebanyak 10 DPC Kecamatan yakni Kecamatan Bandar Seikijang, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Teluk Meranti, Kuala Kampar, Bunut, Bandar Petalangan, Pangkalan Lesung dan Ukui.

Selain itu, mosi tidak percaya ini juga ditandatangani seluruh unsur pengurus DPD PAN Kabupaten Pelalawan kurang lebih 60 orang, yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Ketua,Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan seluruh Pengurus MPPD. 

“Kita sudah sampaikan surat mosi tidak percaya kepada pengurus DPW PAN Propinsi Riau pada tanggal 17 September 2019 kemarin, dengan delapan poin mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan yakni saudara Habibi Hapri ,” ujar Almusbar.

Loading...

Sambung Almusbar yang juga Ketua DPC PAN Kecamatan ini mebeberkan sejumlah poin-poin yang disampaikan kepada Pengurus DPD Propinsi Riau yakni, pertama adanya pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keungan parpol dan kontribusi anggota fraksi yang tidak transparasi dan di pergunakan demi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan partai. Kedua Tidak adanya koordinasi terhadap sesame pengurus dalam setiap kegiatan partai.

Ketiga, adanya pungutan biaya bantuan kegiatan dari anggota fraksi, sementara kegiatan yang dimaksud tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahkan tidak dilaksanakan. Poin ke empat adanya penggelapan terhadap biaya bantuan saksi pada pemilu 2019 yang bersumber dari DPW PAN Propinsi Riau. 

Kemudian kelima adanya pungutan biaya untuk pelaksanaan LKAD dari Anggota fraksi sementara kegiatan tersebut tidak terlaksana. Poin keenam jarang dilaksanakannya rapat-rapat dan termasuk rapat harian. Ketujuh adanya pembuatan keputusan yang dilakukan tampa melalui rapat harian serta kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat. Terakhir kedelapan tidak terlaksananya kegiatan peringatan HUT Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Almusbar, dengan disampaikannya mosi tidak percaya ini, pihaknya meminta dan mendesak kepada DPW PAN Propinsi Riau untuk segera melakukan pemberhentian terhadap saudara Habibi Hapri selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan. Namun jika hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh DPW PAN Propinsi Riau, maka seluruh pengurus yang menyatakan mosi tersebut akan mengundurkan diri secara kolektif. 




Baca Juga Topik #politik+
Loading...
Tulis Komentar +
Berita Terkait+