Pemerintah tengah mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik roda dua melalui program Motor Listrik Nasional (Molinas). Selain bertujuan mengurangi ketergantungan impor BBM, program ini digadang-gadang menciptakan lapangan kerja baru dan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.
Proyeksi Nilai Ekonomi dan Lapangan Kerja
Atong Soekirman dalam agenda BIG Industrial Insight, Kamis (20/8/2026), menyebut nilai ekonomi ekosistem Molinas secara end-to-end diproyeksikan mencapai sekitar Rp150 triliun. Dari angka tersebut, pemerintah meyakini program ini mampu menyerap kurang lebih 215.000 tenaga kerja.
“Namun saya akan tambahkan bahwa nilai ekonomi ekosistem Molinas end-to-end dipikirkan di angka Rp150 triliun. Pencipta lapangan pekerjaan juga ada kurang lebih di 215 ribu,” kata Atong.
Potensi Penghematan Subsidi BBM dan Penguatan Neraca Dagang
Elektrifikasi motor disebut memberikan dampak ganda bagi fiskal negara. Dengan asumsi satu juta unit motor listrik beroperasi pada 2037, potensi penghematan dari pembatasan subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp82,2 triliun.
“Pembatasan subsidi BBM. Asumsi satu juta unit operasi di 2037 Rp82,2 triliun. Dan penguatan neraca dagang dari substitusi impor Rp45 triliun,” ujarnya.
Artinya, selain mengurangi beban subsidi energi, peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik juga memperbaiki neraca perdagangan nasional karena menekan volume impor.
Strategi Ketahanan Energi dan Arah Subsidi
Managing Director Industrialisasi BPI Danantara, Ardy Muawin, menegaskan pengembangan motor listrik merupakan bagian dari strategi besar pemerintah memperkuat ketahanan energi. Ia menyebut peralihan kendaraan dari mesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik berpotensi menghasilkan penghematan hingga puluhan triliun rupiah.
“Ujungnya atas arahan presiden, perintah presiden, yang pertama itu ketahanan energi. Jadi independensi atas impor BBM kita bisa kurangi. Ada potensial penghematan puluhan triliun, apabila kita bisa shift menjadi EV,” tutur Ardy.
Menurut Ardy, ruang fiskal dari penghematan subsidi BBM tersebut dapat dialihkan untuk menyubsidi pengembangan kendaraan listrik pada tahap awal. “Dan uang subsidi ini kita bisa alihkan, untuk di awal, mensubsidi EV, agar supaya supply terjadi, ada intervensi pemerintah,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci mekanisme penyaluran subsidi langsung ke konsumen akhir. Masyarakat yang ingin mengetahui informasi resmi terkait program insentif kendaraan listrik dapat memantau kanal komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPI Danantara. Waspadai pihak yang mengatasnamakan program ini untuk meminta biaya administrasi.
