TIRAINEWS.COM — PT Nations Petroleum, perusahaan migas di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, keluar sebagai pemenang lelang wilayah kerja migas Natuna D-Alpha melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026. Kemenangan itu memicu pertanyaan serius soal etika publik karena Hashim saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim. Posisi ganda tersebut dinilai berpotensi menggerus kredibilitas diplomasi iklim Indonesia di mata dunia.
Dua Peran yang Sulit Dipisahkan
Dari kacamata hukum formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang seorang utusan khusus presiden memiliki saham atau bisnis di sektor energi fosil. Namun etika publik bekerja di ranah yang berbeda. Standar integritas pejabat publik tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran pidana.
Prinsip kepatutan menuntut pejabat menghindari situasi yang secara rasional bisa memunculkan persepsi bahwa kebijakan negara dibuat untuk melindungi kepentingan privat. Ketika seorang utusan iklim justru menggenggam bisnis migas, persepsi itu nyaris tak terhindarkan.
Natuna dan Beban Karbon 72 Persen
Blok Natuna D-Alpha bukan wilayah biasa. Selain menyimpan cadangan gas dalam jumlah besar, kandungan karbon dioksida (CO2) di sana mencapai sekitar 72 persen. Angka itu menjadikan proyek ini salah satu yang paling menantang dari sisi emisi.
Kombinasi antara posisi strategis Hashim di diplomasi iklim dan kepemilikan bisnis di sektor fosil memunculkan kekhawatiran soal policy capture — pengambilalihan kebijakan oleh kepentingan korporasi. Publik internasional pun berhak bertanya: ke mana sebenarnya arah komitmen iklim Indonesia? Apakah negara ini sedang menjalankan greenwashing diplomacy, strategi memanfaatkan isu keberlanjutan untuk membangun citra positif sementara praktiknya berlawanan?
Jejak Melemahnya Komitmen Sejak 2025
Sinyal pelemahan komitmen iklim Indonesia sebenarnya sudah muncul sebelum lelang Natuna. Di akhir 2025, Hashim menyatakan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia bahwa Indonesia hanya akan menjalankan phase-down atau pengurangan energi fosil, bukan phase-out atau penghentian total.
Pernyataan itu memicu pertanyaan lanjutan: apakah kebijakan phase-down benar-benar berdasar pertimbangan kepentingan nasional, atau justru kepentingan bisnis pribadi di sektor migas?
Di forum internasional, rekam jejak serupa pernah tercatat. Pada 2025, koalisi masyarakat sipil internasional memberi Indonesia penghargaan Fossil of the Day Awards di Konferensi Tingkat Tinggi Iklim COP30 di Belem, Brasil. Penghargaan itu diberikan karena pemerintah menempatkan pelobi industri bahan bakar fosil dalam daftar delegasi resmi.
Harapan yang Pernah Ada
Masyarakat internasional pernah menaruh harapan besar pada Indonesia. Pada 2022, di sela KTT G20 di Bali, negara ini mendapatkan skema pendanaan transisi energi bernama Just Energy Transition Partnership (JETP). Meski skema itu tidak luput dari kekurangan, keberadaannya sempat menjadi tanda bahwa Indonesia serius memutus ketergantungan pada energi fosil.
Harapan itu kini diuji. Ketika posisi utusan iklim disandang pemilik jaringan bisnis energi, defisit kepercayaan muncul dengan sendirinya.
Desakan agar Hashim Mundur
Publik disebut perlu mendesak pemerintah memperbaiki diplomasi iklim yang dinilai sedang kedodoran. Salah satu caranya adalah mendorong Hashim Djojohadikusumo mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim.
Desakan itu bukan soal kedengkian, melainkan upaya menyelamatkan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global. Mundur dari posisi tersebut bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menjaga integritas kebijakan negara.
Penutup: Tanpa perbaikan, Indonesia akan sulit menangani krisis iklim — baik dari sisi mitigasi emisi gas rumah kaca maupun adaptasi. Posisi Hashim di dua kursi sekaligus menjadi ujian apakah komitmen iklim Indonesia masih bisa dipercaya, atau hanya tinggal nama di dokumen internasional.
