Tirainews.com - Aliansi Aktivis Menuntut Keadilan (AAMK) melayangkan surat tuntutan komitmen Presiden Republik Indonesia (RI) terkait Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, khususnya lahan Konsesi PT Arara Abadi, Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan.
Surat tuntutan diserahkan langsung perwakilan aliansi kepada Kementerian Likungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (16/7/2020) di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.
"Hari ini kita masukan surat tuntutan ke Kementerian LHK terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Konsesi PT. Arara Abadi di Pelalawan," kata salah satu Aliansi AMK, Eri Gunawan kepada media ini melalui ponsel pribadinya.
Lanjut Eri menjelaskan bahwa surat ini ditujukan langsung ke Presiden Republik Indonesia tembusan Kementerian LHK. Namun untuk surat tembusan pihak lainya akan dilakukan besok, karena hari ini di DPR-RI tidak menerima surat disebabkan adanya demo.
Sementara itu, koordinator Aliansi AMK Tauhid Marifatullah S.IP menegaskan menagih janji dan komitmen bapak Presiden Republik Indonesia H Ir Joko Widodo. Tentunya, Aliansi bersama masyarakat berharap bapak Presiden untuk dapat menindak tegas korporasi tersebut untuk di hukum tegas sesuai penyampaian dan komitmen bapak Presiden, serta copot jajaran yang bapak tugaskan karena telah lalai dan tidak berhasil dalam upaya pencegahan maupun penyelesaian Karhutla di negeri ini.
Ditambahkan Tauhid, adapun tuntutan Aliansi meminta kepada Presiden Republik Indonesia, H Ir Joko Widodo yaitu, pertama cabut izin konsesi PT Arara Abadi karena berdampak merugikan lingkungan dan masyarakat, kedua copot jabatan jajaran petugas yang bapak tugaskan untuk upaya penyelesaian dan pencegahan Karhutla karena telah lalai dan gagal dalam bertugas.
"Hari ini salah satu perwakilan kita sudah mengantarkan surat tuntutan ke Kementerian LHK. Kita berharap, surat ini sampai langsung di tangan bapak Presiden, H Ir Joko Widodo. Semoga hukum dapat menjadi panglima tertinggi di negeri ini tanpa pandang buluh,” tandasnya.
